Pada tanggal 8 April 2020, pemerintah mengundangkan Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu hal penting yang diatur adalah mengenai pemberhentian sementara PNS.
Apa itu pemberhentian sementara?
Pemberhentian sementara adalah kondisi ketika seorang PNS diberhentikan dari jabatannya untuk sementara waktu dengan pertimbangan tertentu, namun belum kehilangan statusnya sebagai PNS.
Kapan seorang PNS dapat diberhentikan sementara?
Berdasarkan ketentuan, pemberhentian sementara dapat dilakukan apabila:
- Menjalani masa tahanan karena diduga melakukan tindak pidana.
- Ditahan sementara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan.
- Mengajukan permintaan sendiri untuk diberhentikan sementara, dengan alasan yang dapat dipertimbangkan.
Apa akibatnya bagi PNS?
- Selama pemberhentian sementara, PNS tidak kehilangan status kepegawaiannya.
- Namun, tunjangan jabatan atau hak keuangan tertentu dapat dihentikan sementara, kecuali gaji pokok sesuai ketentuan.
- Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau masa pemberhentian berakhir, status kepegawaian akan ditinjau kembali.
Tujuan aturan ini:
- Menjaga integritas dan wibawa instansi pemerintah.
- Memberikan kepastian hukum bagi PNS yang sedang menghadapi masalah.
- Menjaga agar proses hukum tetap berjalan tanpa menghilangkan hak dasar PNS.
Dengan adanya Juknis ini, pemerintah menegaskan bahwa setiap tindakan disiplin maupun proses hukum terhadap PNS harus mengikuti aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan di lapangan.
